Makassar – Pada Kamis, 10 Oktober 2024, Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Luwu Raya (BPP KKLR) dan Badan Pengurus Wilayah (BPW) KKLR Sulawesi Selatan mengadakan pertemuan lanjutan di Roemah Massagena, Makassar. Fokus utama pertemuan ini adalah pembentukan tim investigasi yang akan menangani isu pengelolaan sumber daya alam (SDA) di wilayah Luwu Raya, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas PT Masmindo Dwi Area (MDA) di Kabupaten Luwu.
Tim Investigasi ini memiliki tanggung jawab penting untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, dan menyelidiki berbagai isu yang terkait dengan pengelolaan SDA, terutama di area yang terdampak oleh operasi PT MDA. Dari hasil pertemuan tersebut, saudara Y Jhody Pama’tan, SH., M.H., ditunjuk sebagai Ketua Tim Investigasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Luwu Raya.
“Kami yang diberikan amanah sebagai Tim Investigasi akan menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab,” ujar Jhody. “Tim kami akan bekerja berdasarkan saran dan masukan dari berbagai pihak, terutama dari keluarga besar BPP KKLR dan BPW KKLR Sulsel. Kami akan bekerja independen, profesional, dan selalu mengedepankan transparansi dalam pengumpulan fakta dan data di lapangan. Pertemuan pendahuluan akan segera kami gelar untuk menyusun program kerja dan menentukan langkah-langkah dalam menjalankan investigasi ini.”
Jhody menjelaskan bahwa tim investigasi akan memetakan isu-isu utama yang terjadi di Luwu Raya. Masukan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta keluarga besar masyarakat Luwu Raya akan menjadi dasar penting dalam investigasi ini. “Luwu Raya memiliki potensi besar, baik dari sumber daya manusia maupun alam. Dalam pengelolaan SDA, kedua hal ini sangat berkaitan, dan kami akan memastikan keterlibatan penuh masyarakat dalam pengambilan keputusan yang adil dan bertanggung jawab,” tambahnya.
Dalam amanat dari BPP KKLR, fokus investigasi akan menyoroti berbagai masalah terkait pengelolaan SDA di Luwu Raya yang kini telah menjadi isu nasional bahkan internasional. Pengelolaan yang salah oleh para investor kerap kali mengorbankan masyarakat setempat. “Ada pihak-pihak yang diuntungkan oleh pengelolaan SDA, namun banyak masyarakat Luwu yang justru menderita secara material maupun sosial,” ungkap Jhody.
Lebih lanjut, Jhody mengungkapkan keprihatinannya terkait pengelolaan SDA di Luwu Raya, yang kaya akan tambang seperti nikel, emas, timah hitam, dan hasil tambang lainnya. “Sayangnya, belum ada putra-putri asal Luwu yang menjadi tuan rumah dalam pengelolaan SDA ini. Para investor dari luar datang hanya dengan izin, tanpa memperhatikan kearifan lokal dan kehidupan masyarakat setempat. Bahkan, mereka diberikan ‘karpet merah’ oleh pejabat setempat,” tegasnya.
Menurut Jhody, dampak negatif dari kelalaian dalam pengelolaan SDA semakin nyata setiap tahunnya. Banjir besar dan longsor terjadi saat musim hujan, sementara kekeringan melanda sungai-sungai besar ketika musim kemarau. Kerusakan ini disebabkan oleh penggundulan hutan yang masif di bagian hulu. Jhody juga menekankan adanya kolusi antara birokrasi dan investor yang memperparah kondisi ini.
“Sebagai Tim Investigasi, kami akan turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan bukti-bukti, melakukan wawancara, serta mengumpulkan dokumen terkait. Kami berkomitmen untuk bersikap transparan, dan hasil investigasi ini akan dilaporkan secara terbuka kepada BPP KKLR dan BPW KKLR Sulsel untuk ditindaklanjuti secara organisasi,” lanjut Jhody.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Dr. Abdul Talib Mustafa, M.Si (Wakil Ketua Umum II/Korwil Intim BPP KKLR), Ir. H. Hasbi Syamsu Ali, M.M (Ketua BPW KKLR Sulsel), Brigjen Muslimin Akib (Ketua Bidang Penanggulangan Bencana BPP KKLR), Ir. Bachrianto Bachtiar, M.Si (Ketua Bidang Kelautan, Pertanian, & Kehutanan), Syahruddin Hamun (Wasekjend BPP KKLR), Husbah Phada (Anggota Dewan Pertimbangan BPP KKLR), Yunius Jhody Pama’tan, SH., MH (Ketua Departemen Hukum & HAM BPW KKLR Sulsel sekaligus Ketua Tim Investigasi), Ketua Umum PP IPMIL Luwu, serta aktivis KKLR dan IPMIL Luwu.(*)
