MAKASSAR – Sebagai bentuk konsistensi dalam mengawal berbagai masalah yang terjadi di Tanah Luwu, terutama terkait dugaan penyerobotan lahan oleh PT MDA, Aliansi Wija To Luwu kembali menggelar aksi demonstrasi Jilid 4 di depan Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Senin (14/10/24).
Dalam aksi kali ini, Aliansi Wija To Luwu membawa beberapa tuntutan utama, di antaranya:
- Meminta seluruh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk segera mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan seluruh pemangku kepentingan terkait.
- Mendesak anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang terpilih dari Dapil 11 agar segera membuat surat rekomendasi untuk mencabut izin operasional PT MDA.
- Mengimbau anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan agar terus mengawal dugaan penyerobotan lahan oleh PT MDA hingga tuntas.
Dalam orasinya, Haikal, sebagai jenderal lapangan, juga menyerukan agar anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang terpilih dari Dapil 11 tidak tinggal diam dan menutup mata terhadap konflik penyerobotan dan perusakan lahan yang dilakukan oleh PT MDA di Ranteballa. Haikal menegaskan bahwa anggota DPRD harus berperan lebih aktif dalam menyelesaikan masalah ini, karena mereka dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan kesejahteraan, terutama di Tanah Luwu.
Tak lama setelah aksi dimulai, Aliansi Wija To Luwu diterima oleh empat anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Dapil 11, yaitu Zulfikar Limolang, Hj. Asni, dr. Murji Amsal, dan Fadriaty AS. Dalam audiensi tersebut, Fadriaty AS, yang mewakili DPRD Sulsel, menyatakan akan menerima seluruh tuntutan Aliansi Wija To Luwu. Ia juga berjanji akan mengevaluasi kinerja PT MDA, mengutuk tindakan perusakan dan penyerobotan lahan, serta berkomitmen mengawal kasus ini hingga ke tingkat pusat.
Di akhir audiensi, Aliansi Wija To Luwu kembali menegaskan bahwa pernyataan para anggota DPRD Sulsel adalah janji moral yang harus segera ditindaklanjuti. Jika tidak ada realisasi, gerakan Aliansi Wija To Luwu akan terus berlanjut dengan jumlah massa yang lebih besar.(*)
