Aliansi MUAK Tagih Penjelasan Polres Lutim soal Progres Kasus Batik Juara dan Videotron

Tim Redaksi
Aliansi Masyarakat Luwu Timur Anti Korupsi (MUAK)
Aliansi Masyarakat Luwu Timur Anti Korupsi (MUAK)

MALILI – Aliansi Masyarakat Luwu Timur Anti Korupsi (MUAK) menagih penjelasan Polres Luwu Timur terkait perkembangan penanganan dugaan korupsi pengadaan Seragam Batik Juara dan proyek videotron Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Luwu Timur.

Hingga Senin (2/11/2026), MUAK mengaku belum memperoleh informasi yang memadai mengenai sejauh mana proses hukum kedua perkara tersebut. Karena itu, aliansi ini secara resmi menyurati Polres Luwu Timur untuk meminta penjelasan perkembangan penanganannya.

Surat bernomor 07/A-MUAK/LTM/X/2026 tersebut diserahkan kepada Polres Luwu Timur dan ditujukan kepada Kapolres melalui Kasat Reskrim. Selain dua perkara tersebut, MUAK juga meminta informasi mengenai sejumlah kasus dugaan korupsi lain yang sedang ditangani melalui tahapan penyelidikan maupun penyidikan.

Sekretaris Aliansi MUAK, Iskaruddin atau Iskarlhi, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat dalam mengawal proses penegakan hukum.

TERKAIT:  Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Pemkot Palopo Gelar Apel Siaga dan Kerja Bakti Massal

Menurutnya, Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Luwu Timur telah menangani sejumlah perkara dalam beberapa bulan terakhir. Dua di antaranya yang menjadi perhatian publik adalah dugaan korupsi pengadaan Seragam Batik Juara dan proyek videotron Kominfo.

“Sejumlah kasus telah ditangani Unit Tipikor Satreskrim Polres Luwu Timur dalam beberapa bulan terakhir. Ada dua kasus yang menjadi perhatian publik, yaitu kasus Videotron Kominfo dan Seragam Batik Juara,” kata Iskarlhi.

Ia menegaskan, MUAK ingin mengetahui sejauh mana proses penanganan kedua perkara tersebut. Permintaan informasi itu merupakan bentuk partisipasi masyarakat, bukan dimaksudkan untuk mencampuri kewenangan penyidik.

Minta Penjelasan Tahapan Penanganan

Dalam surat permohonannya, MUAK meminta Polres Luwu Timur menjelaskan status dan perkembangan terkini masing-masing perkara, termasuk tahapan penyelidikan maupun penyidikan yang telah dilakukan.

Aliansi tersebut juga meminta informasi mengenai pihak-pihak yang telah dimintai keterangan, sepanjang informasi itu dapat disampaikan kepada publik.

TERKAIT:  Peringati Harganas 2026, Pemkot Palopo Tekankan Pentingnya Peran Ayah dalam Pengasuhan

Selain itu, MUAK ingin mengetahui kendala yang dihadapi penyidik apabila ada, serta rencana tindak lanjut dalam penanganan perkara tersebut.

Iskarlhi berharap Polres Luwu Timur merespons permohonan itu secara terbuka. Menurutnya, penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Pengadaan Batik 2023 Ikut Disorot

Di luar dua perkara yang menjadi fokus pengawalan saat ini, MUAK turut meminta aparat penegak hukum menelusuri pengadaan seragam batik tahun anggaran 2023 yang berlangsung pada periode pemerintahan sebelumnya.

Iskarlhi mengungkapkan, pihaknya sebelumnya telah meminta Unit Tipikor Polres Luwu Timur melakukan klarifikasi dan penyelidikan atas pengadaan tersebut menyusul adanya permintaan dari sejumlah masyarakat.

Berdasarkan investigasi internal MUAK, terdapat perbedaan signifikan dalam pengadaan seragam batik tahun 2023 yang dinilai perlu mendapat penjelasan lebih lanjut.

TERKAIT:  Hasbi Syamsu Ali: Palopo Butuh Semangat Baru, Saatnya Kita Tinggalkan Sekat Politik

“Meskipun dari hasil investigasi yang kami lakukan terdapat perbedaan signifikan dalam pengadaan seragam batik tahun 2023, hal tersebut perlu diklarifikasi oleh aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan,” ujarnya.

Ia meminta aparat penegak hukum menelaah persoalan tersebut berdasarkan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan agar duduk perkara menjadi jelas.

Meski demikian, Iskarlhi menegaskan bahwa fokus utama MUAK saat ini tetap pada perkembangan penanganan dugaan korupsi Seragam Batik Juara dan videotron Kominfo.

“Kami ingin mengetahui sejauh mana proses penanganannya dan berharap kedua kasus ini mendapatkan kejelasan sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” tegasnya.

MUAK menyatakan akan terus mengawal perkembangan kedua perkara tersebut hingga memperoleh kejelasan proses hukum dari aparat yang berwenang. (*)

Kabar Terkait