MAKASSAR — Pemerintah Kota Palopo kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut, Palopo berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Penjabat Wali Kota Palopo, Firmanza DP, dari Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, dalam seremoni yang berlangsung di Gedung BPK RI Perwakilan Sulsel, Makassar, Senin (25/5/2024). Firmanza didampingi Ketua DPRD Palopo, Darwis, serta jajaran pejabat Pemkot Palopo.
“Alhamdulillah, tahun ini kita kembali meraih opini WTP yang ke-10. Ini adalah hasil kerja keras dan kolaborasi semua pihak, mulai dari jajaran perangkat daerah, DPRD, hingga para tim auditor,” kata Firmanza usai menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK.
Firmanza menekankan bahwa capaian tersebut merupakan bentuk nyata dari komitmen pemerintahannya dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. “Ini bukan sekadar penghargaan, tapi amanah agar kita terus menjaga integritas dan tata kelola keuangan yang baik,” tegasnya.
Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, dalam sambutannya menegaskan bahwa opini WTP bukan hadiah, melainkan hasil evaluasi menyeluruh berdasarkan empat kriteria utama dalam pemeriksaan keuangan negara. Pemeriksaan mencakup proses interim hingga audit rinci terhadap sistem, laporan, dan pelaksanaan anggaran.
“Opini WTP menunjukkan kepatuhan pemerintah daerah terhadap standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, dan efektivitas penggunaan anggaran. Tapi ingat, tanggung jawab laporan keuangan tetap ada di tangan kepala daerah,” ujar Winner.
Ia berharap opini WTP ini menjadi cermin bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan, meningkatkan transparansi, dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
Prestasi sepuluh kali WTP ini memperkuat posisi Palopo sebagai salah satu daerah yang konsisten dalam mengelola keuangan negara dengan baik. Firmanza menyebut, ini juga sekaligus menjadi momentum memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. (*)
