PALOPO – Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kota Palopo menggelar diskusi publik untuk merumuskan strategi baru dalam memperjuangkan pembentukan Provinsi Luwu Raya secara lebih terarah, sistematis, dan berbasis data.
Kegiatan bertajuk “Pemekaran Luwu Raya dalam Perspektif Multi Aktor: Data, Kekuasaan, dan Masa Depan Daerah” ini berlangsung di Warkop Sija Palopo, Sabtu (31/1/2026), dan dihadiri berbagai elemen masyarakat.
Forum tersebut mempertemukan politisi, akademisi, aktivis mahasiswa, hingga tokoh lokal guna menyatukan pandangan dalam menghadapi dinamika perjuangan Daerah Otonomi Baru (DOB) Luwu Raya yang kian menguat.
Koordinator Presidium KAHMI Palopo, dr. Abdul Syukur Kuddus, menyampaikan bahwa gerakan pemekaran perlu memasuki fase baru yang lebih matang, tidak hanya mengandalkan mobilisasi massa, tetapi juga ditopang kajian akademik dan diplomasi politik.
“Perjuangan ini harus naik kelas. Kita perlu menyusun peta jalan yang jelas, berbasis data, dan memiliki arah politik yang terukur,” ujarnya.
Diskusi menghadirkan Anggota DPRD Sulawesi Selatan Ir. Fadriaty, akademisi sekaligus Presidium KAHMI Palopo Afrianto, serta Ketua HMI Cabang Palopo Ardi Reski sebagai narasumber.
Para pemateri menyoroti sejumlah tantangan utama, salah satunya belum terpenuhinya syarat administratif pembentukan provinsi baru. Saat ini, Luwu Raya baru memiliki empat kabupaten/kota, sementara regulasi mengharuskan minimal lima daerah.
Kondisi tersebut mendorong perlunya pendekatan alternatif, termasuk penguatan lobi politik di tingkat pusat serta upaya mendorong kebijakan khusus dari Presiden Prabowo Subianto, mengingat posisi strategis wilayah Luwu Raya dalam sektor pertambangan, energi, dan pangan.
Ketua HMI Cabang Palopo, Ardi Reski, menegaskan bahwa perjuangan pemekaran harus tetap berpijak pada kepentingan rakyat.
“Strategi yang kita bangun harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama dalam akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja,” kata Ardi.
Ia mengingatkan agar isu pemekaran tidak terjebak pada kepentingan elite semata, melainkan menjadi alat percepatan pembangunan di daerah.
Sementara itu, peserta diskusi dari unsur masyarakat, Adi MP, menekankan pentingnya konsolidasi para kepala daerah di Luwu Raya untuk membangun kekuatan politik bersama.
Menurutnya, dukungan kolektif dari wali kota dan para bupati menjadi modal penting dalam memperkuat posisi daerah di hadapan pemerintah pusat.
“Kalau para pimpinan daerah satu suara, maka perjuangan ini akan jauh lebih kuat,” ujarnya.
Melalui forum ini, MD KAHMI Palopo berkomitmen menyusun rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada panitia pembentukan DOB serta pemerintah pusat.
Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi fondasi perjuangan pemekaran Luwu Raya yang lebih rasional, inklusif, dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang. (*)
